Prevalensi Stunting Pasaman Barat Turun Drastis Jadi 10,5 Persen

PASAMAN BARAT — Ada yang bilang rapat lintas sektor itu cuma ajang foto bersama, makan snack, dan pulang dengan tumpukan notulen yang akhirnya menguning di lemari arsip. Tapi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) bersama Program INEY Fase II Poltekkes Kemenkes RI Padang membuktikan sebaliknya.

Hasilnya? Prevalensi stunting Pasaman Barat turun dari 29,7 persen menjadi 10,5 persen. Angka yang cukup untuk membuat sebagian daerah lain bertanya-tanya: “Mereka minum apa sih?”

Pertemuan Advokasi Lintas Sektor dalam rangka Integrasi Intervensi Penurunan Stunting Tahun 2026 digelar di Aula Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat, Jumat (26/6).

Ruangan yang biasanya dipakai untuk membahas anggaran pembangunan jalan dan drainase, kali ini dipakai untuk membahas sesuatu yang jauh lebih fundamental: masa depan anak-anak Pasaman Barat yang tidak boleh tumbuh setengah-setengah.

Dari 29,7 persen ke 10,5 persen: Perjalanan yang Bukan Sekadar Angka di Excel

Mari kita telusuri jejak angka ini dengan serius, karena angka stunting bukan seperti angka follower Instagram yang bisa dibeli.

Berdasarkan hasil SSGI tahun 2023, prevalensi stunting Kabupaten Pasaman Barat mencapai 29,7 persen. Angka yang cukup tinggi untuk membuat para tenaga kesehatan tidak bisa tidur nyenyak.

Lalu, berdasarkan laporan EPPGBM Agustus 2025, angka itu turun menjadi 12,4 persen. Dan pada Februari 2026, prevalensi stunting menurun menjadi 10,5 persen.

Turun 19,2 persen poin dalam kurun waktu beberapa tahun bukanlah prestasi kecil. Ini bukan hasil dari sekadar mengganti spanduk “Stop Stunting” di depan kantor dinas, tapi dari kerja nyata di lapangan.

Sayangnya, masih ada daerah yang anggaran stuntingnya habis untuk spanduk, seminar, dan konsumsi rapat — lalu heran kenapa angka stuntingnya stagnan.

Siapa Saja yang Hadir? Hampir Semua, Kecuali yang Suka Bolos Rapat

Pertemuan ini dihadiri oleh Tim INEY Poltekkes Kemenkes RI Padang, Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Camat Pasaman, Kepala KUA Kecamatan Pasaman, Kepala Koordinator Wilayah Kecamatan Pasaman.

Kemudian, Puskesmas Aia Gadang dan Puskesmas Sukamenanti, Kepala SPPG Aua Kuning, wali nagari wilayah kerja kedua puskesmas, TP PKK kecamatan dan nagari, serta kepala sekolah SMP dan SMA wilayah kerja Puskesmas Sukamenanti dan Puskesmas Aia Gadang.

Daftar hadirin yang panjang ini membuktikan bahwa penurunan stunting bukan urusan Dinas Kesehatan sendirian. Butuh dukungan dari sekolah, desa, puskesmas, PKK, hingga KUA.

Jadi, jika ada dinas kesehatan di daerah lain yang masih merasa bisa menangani stunting sendirian — mungkin sudah saatnya mereka membaca ulang buku panduan kerja sama antarinstansi, bukan buku panduan rapat sendirian.

Sambutan dan Pembukaan: Dari dr. Gina Hingga Renidayati

Kegiatan dimulai dengan sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, dr. Gina Alecia, dan dibuka secara resmi oleh Direktur Poltekkes Kemenkes RI Padang, Renidayati.

Acara dilanjutkan dengan paparan materi oleh Nur Ahmad Habibi sebagai narasumber. Moderator kegiatan adalah Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Ike Efrinayanti.

Jadi, di meja itu ada kepala dinas, direktur poltekkes, narasumber, dan moderator. Bukan meja rapat biasa yang isinya cuma sekretaris mencatat dan kepala dinas membaca pidato yang ditulis staf. Ini adalah pertemuan dengan orang-orang yang benar-benar paham bahwa stunting bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan satu surat edaran.

Transformasi Layanan Primer: Dari Menunggu Sakit ke Mencegah Stunting

Kemenkes melaksanakan transformasi layanan primer melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar yang berfokus pada upaya promotif, preventif, dan mendekatkan pelayanan kesehatan melalui posyandu.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan program percepatan pencegahan stunting melalui kegiatan Investing in Nutrition and Early Years Program Phase II (INEY Fase II).

Pelaksanaan Program INEY Fase II dilakukan oleh 38 poltekkes di 80 kabupaten/kota pada 34 provinsi. Poltekkes menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat ke masyarakat dalam implementasi program penurunan stunting.

Jadi, kalau ada yang bilang poltekkes cuma tempat mahasiswa kesehatan belajar teori — mungkin mereka belum lihat mahasiswa INEY turun ke desa, menimbang balita, dan mengajar ibu-ibu cara memasak makanan bergizi dengan bahan seadanya.

Empat Asistensi INEY: Kerja Lapangan, Bukan Kerja Meja

Pendampingan asistensi poltekkes terdiri atas empat pilar utama yang semuanya menuntut keringat di lapangan, bukan keringat di ruangan ber-AC:

Pertama, asistensi pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan tambahan lokal (MT lokal) bagi balita dan ibu hamil KEK, pemantauan pemberian MP-ASI, PMT penyuluhan, pelacakan sasaran imunisasi, serta edukasi. Ini artinya tim INEY tidak cuma datang, foto, dan pergi. Mereka datang, menimbang, mengukur, mengajar, dan pulang dengan daftar balita yang perlu ditindaklanjuti.

Kedua, asistensi pemberian tablet tambah darah (TTD)/MMS bagi ibu hamil dan peningkatan jangkauan pemeriksaan K6 ANC. Jadi, ibu hamil tidak cuma ditanya “sudah minum tablet?” tapi benar-benar dipastikan tabletnya diminum, bukan disimpan di lemari atau diberikan ke tetangga.

Ketiga, asistensi peningkatan kualitas kader posyandu dan pendampingan pencatatan serta pelaporan. Kader posyandu yang selama ini mungkin hanya ditugasi mengisi buku tanpa pelatihan yang memadai, kini mendapat pendampingan langsung. Karena apa gunanya data bagus kalau yang mengisinya tidak paham artinya?

Keempat, asistensi pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri. Ini langkah preventif yang cerdas — mengatasi anemia sejak remaja, sebelum mereka hamil dan kekurangan zat besi berdampak pada janin. Sayangnya, masih ada program kesehatan yang baru fokus pada ibu hamil tanpa pernah menyentuh remaja putri. Seolah-olah anemia bisa menunggu sampai seseorang hamil baru dianggap penting.

Program INEY Berfokus pada Siapa? Semua yang Terlupakan

Program INEY berfokus pada peningkatan intervensi bagi remaja putri, balita usia 6–23 bulan, ibu hamil, tenaga kesehatan puskesmas, dan kader posyandu. Daftar sasaran ini menunjukkan bahwa program ini tidak memilih target yang mudah.

Balita usia 6–23 bulan adalah kelompok paling rentan. Ibu hamil adalah kelompok yang seringkali terlupakan dalam edukasi gizi. Remaja putri adalah kelompok yang jarang menjadi prioritas program kesehatan. Dan kader posyandu adalah garda terdepan yang seringkali bekerja tanpa apresiasi yang setimpal.

Poltekkes sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes turut memastikan keberhasilan program melalui pendampingan di lokasi intervensi. Bukan pendampingan via WhatsApp group yang isinya cuma “mohon laporannya” setiap akhir bulan, tapi pendampingan tatap muka di posyandu, di rumah warga, dan di dapur-dapur rumah tangga.

Angka 10,5 persen Adalah Awal, Bukan Akhir

Kabupaten Pasaman Barat telah membuktikan bahwa penurunan stunting yang signifikan bukan mimpi. Dari 29,7 persen ke 10,5 persen adalah bukti bahwa ketika semua pihak bekerja sama — Dinkes, poltekkes, puskesmas, sekolah, desa, PKK, dan kader — angka stunting bisa diturunkan.

Tapi 10,5 persen bukan angka yang bisa dipamerkan lalu dilupakan. Masih ada 10,5 persen anak-anak Pasbar yang tumbuh tidak optimal. Masih ada ibu hamil yang belum terjangkau. Masih ada remaja putri yang belum mendapat edukasi gizi.

Jadi, selamat untuk Dinas Kesehatan Pasaman Barat dan tim INEY Fase II. Tapi jangan terlalu lama berpesta. Karena di dunia kesehatan masyarakat, angka bagus hari ini bisa jadi angka buruk besok kalau programnya dihentikan dan anggarannya dialihkan untuk kegiatan yang lebih “fotogenik”.***