“Masak Polres dan Kodim Tidak Tahu?” Mulyadi Buka-bukaan Soal Tambang Ilegal di Sumbar

JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Mulyadi, menyoroti maraknya aktivitas tambang emas ilegal di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada Selasa (19/5/2026), Mulyadi mendesak jajaran TNI untuk turun tangan menertibkan kegiatan melanggar hukum tersebut.

Mulyadi menduga kuat adanya pihak-pihak tertentu yang membekingi operasional tambang ilegal ini, mengingat aktivitasnya telah berlangsung selama bertahun-tahun secara terbuka.

“Kita harapkan betul-betul implementasi yang di bawah ini (Kodim), mohon kiranya betul-betul bertindak tegas,” ujar Mulyadi di Gedung Nusantara, Senayan.

Menurut Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar tersebut, aktivitas penambangan tanpa izin ini kerap kali berlindung di balik kedok kepentingan rakyat. Padahal di lapangan, operasionalnya sudah berskala besar dengan mengerahkan ratusan alat berat jenis ekskavator.

Mulyadi mempertanyakan mengapa aktivitas yang begitu mencolok dan masif seolah luput dari penindakan aparat setempat.

“Masak kodimnya tidak tahu, polresnya tidak tahu. Kemana mereka. Sementara tambang ilegal itu nyata dan sangat terbuka. Dan saya pastikan ada di belakangnya yang membekingi. Saya tidak mengatakan a, b, c siapa yang membeking, yang pasti ada,” tuturnya.

Dampak Lingkungan dan Korban Jiwa

Lebih lanjut, Mulyadi memaparkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh tambang emas ilegal ini, mulai dari pencemaran aliran sungai, kerusakan kawasan hutan, hingga ancaman keselamatan nyawa pekerja. Ia mencontohkan peristiwa tragis yang baru saja terjadi di Kabupaten Sijunjung.

“Di daerah saya, barusan sembilan orang meninggal di Sijunjung akibat tambang ilegal,” ungkapnya.

Berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat, khusus di Kabupaten Sijunjung saja terdeteksi sebanyak 116 titik tambang emas ilegal. Bahkan, beberapa lokasi penambangan dilaporkan berada hanya dalam radius puluhan meter dari Kantor Bupati Sijunjung.

Selaras dengan Komitmen Presiden

Langkah tegas untuk menertibkan tambang ilegal ini dinilai krusial, terlebih Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas penambangan liar demi menyelamatkan kekayaan alam negara. Sektor tambang ilegal ini diperkirakan memicu potensi kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp308 triliun.

Menutup interupsinya, Mulyadi meminta Menhan, Panglima TNI, serta Kepala Staf Angkatan untuk memberikan instruksi langsung kepada jajaran komando teritorial di daerah guna mengatasi kebuntuan penegakan hukum ini.

“Mohon kiranya aktualisasi peran TNI betul-betul terwujud untuk menertibkan hal-hal ini yang sudah bertahun-tahun tidak mampu ditertibkan,” pungkasnya.