Akselerasi Dana TKD Pasaman Barat Fokus Pada Infrastruktur Dan Pelayanan Publik

SIMPANG AMPEK — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat, Sumatra Barat, bergerak cepat mengakselerasi pelaksanaan seluruh program kegiatan yang bersumber dari dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026.

Langkah strategis ini diambil guna memastikan program prioritas—terutama pemulihan pascabencana dan peningkatan mutu pelayanan publik—dapat terealisasi tepat waktu dan tepat sasaran.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan kegiatan TKD yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pasaman Barat, Doddy San Ismail, di Ruang Rapat Sekda pada Senin (8/6).

Dalam forum tersebut, Sekda Doddy San Ismail menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu kegiatan TKD untuk segera merampungkan kelengkapan administrasi.

Hal ini meliputi penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) hingga pengelolaan akun penunjang proses pengadaan barang dan jasa.

“Target kami, pada minggu kedua Juni ini seluruh proses administrasi sudah berjalan. Dengan demikian, pada minggu kedua Agustus 2026 seluruh tahapan pengadaan, khususnya pekerjaan konstruksi, sudah dapat memasuki masa kontrak,” ujar Doddy dengan tegas.

Menurut Doddy, percepatan ini krusial mengingat durasi pelaksanaan pekerjaan fisik yang relatif terbatas. Kegiatan yang melalui mekanisme tender diperkirakan memiliki masa kontrak sekitar empat bulan dua minggu.

Oleh karena itu, seluruh tahapan hulu harus dipersiapkan lebih awal agar pengerjaan fisik di lapangan tidak mengalami keterlambatan.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran OPD pengampu TKD, antara lain Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Setiap instansi memaparkan progres kegiatan, realisasi anggaran, sekaligus kendala aktual yang dihadapi.

Kepala BKAD Pasaman Barat, Zulfi Agus, menjelaskan bahwa porsi terbesar alokasi TKD Tahun 2026 difokuskan untuk menyokong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda kawasan tersebut pada akhir November 2025. Seluruh lokus pembangunan mengacu pada Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah diajukan ke pemerintah pusat.

“Berdasarkan data R3P, total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kewenangan kepemilikan aset mencapai Rp765,10 miliar,” urai Zulfi.

Dari total estimasi tersebut, serapan dana yang menjadi kewenangan Pemkab Pasaman Barat berjumlah Rp209,29 miliar. Sementara itu, porsi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sebesar Rp372,94 milar, kementerian/lembaga sebesar Rp165,84 miliar, dan sektor masyarakat desa atau nagari sebesar Rp17,02 miliar.

Cakupan pemulihan fisik ini meliputi sektor strategis seperti perbaikan jalan, jembatan, jaringan irigasi, lahan pertanian dan perkebunan, hunian warga, bendungan, serta infrastruktur penunjang publik lainnya.

Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Pasaman Barat mengelola alokasi TKD sebesar Rp8,95 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk tambahan pembiayaan iuran Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato senilai Rp7,9 miliar, serta pengadaan dua unit ambulans baru senilai Rp1 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat, dr. Gina Alecia, menyatakan bahwa proses pengadaan ambulans kini telah memasuki tahap penyusunan RUP.

Di sisi lain, pembiayaan program jaminan kesehatan terus disinergikan dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat demi menjamin keberlanjutan akses layanan medis bagi masyarakat.

Sementara itu, BPBD Pasaman Barat memperoleh kucuran dana TKD sebesar Rp3,34 milar yang diarahkan untuk penguatan kapasitas mitigasi daerah.

Anggaran tersebut didistribusikan untuk kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan (Rp732 juta), penyediaan peralatan perlindungan bencana (Rp1,924 miliar); penyusunan rencana kontingensi (Rp300 juta), rencana penanggulangan kedaruratan (Rp240 juta), serta penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten (Rp140 juta).

Melalui langkah taktis percepatan TKD 2026 ini, Pemkab Pasaman Barat optimistis seluruh agenda prioritas dapat memberikan dampak konkret, memulihkan perekonomian warga pascabencana, serta mendongkrak indeks pelayanan publik di daerah tersebut.