Jeritan Emak-Emak Pasaman Barat: Sekolah Swasta Mahal, Zonasi Negeri Malah Amburadul

PASAMAN BARAT — Niat mulia kementerian dalam memeratakan kualitas pendidikan lewat sistem zonasi tampaknya kembali membentur dinding realitas yang keras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat. Sebanyak 30 calon siswa di Kecamatan Pasaman dipaksa menyandang gelar “calon siswa cadangan” di SMPN 6 Pasaman. Ironisnya, rumah mereka berdiri tegak di dalam wilayah zonasi sekolah tersebut.

​Kondisi ini seketika memicu kepanikan massal di kalangan emak-emak setempat. Mereka mulai dihantui bayang-bayang biaya sekolah swasta yang selangit jika anak-anak mereka gagal menembus benteng pertahanan kuota sekolah negeri. Harapan agar anak bisa berjalan kaki ke sekolah terdekat kini berubah menjadi mimpi buruk administratif.

​Antara Niat Suci dan Realitas Amburadul

​Secara teori di atas kertas, sistem zonasi adalah malaikat penolong. Kebijakan ini menjanjikan akses pendidikan yang adil tanpa diskriminasi, efisiensi biaya transportasi bagi orang tua, hingga hilangnya kasta “sekolah favorit” dan “sekolah buangan”.

Namun, ketika diterapkan di lapangan tanpa kalkulasi matang mengenai rasio jumlah penduduk dan daya tampung kelas, sistem ini justru melahirkan berbagai anomali sosial yang menggelitik nalar sehat.

​Siasat “Numpang” Kartu Keluarga: Demi meloloskan anak ke sekolah incaran, mendadak banyak warga yang hobi memanipulasi domisili secara ajaib.

​Matinya Motivasi Belajar: Kompetisi nilai akademik mendadak tidak seksi lagi. Mengapa harus belajar siang malam jika penentu kelulusan utama adalah koordinat garis lintang dan garis bujur rumah?

​Ketimpangan Fasilitas: Sekolah yang dahulu dicap favorit kini kebanjiran murid hingga sarana prasarana kewalahan, sementara sekolah non-favorit tetap sepi peminat.

​Guru pun dipaksa bekerja ekstra keras bak pahlawan super tanpa jubah untuk menyamaratakan kemampuan akademis siswa baru yang rentangnya terlampau timpang akibat hilangnya saringan prestasi.

​Solusi Dinas Pendidikan: Efisiensi Jarak yang Kontradiktif

​Merespons jeritan para orang tua murid, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, Imter Pedri, memberikan penjelasan sekaligus solusi alternatif yang tidak kalah menarik untuk dicermati.

​”Bagi siswa yang tidak diterima di satu sekolah karena penetapan daya tampung, kita arahkan ke sekolah terdekat. Untuk Simpang Empat sekitarnya, kita arahkan ke SMP 4 Pasaman di Batang Lingkin. Untuk Kecamatan Luhak Nan Duo, kita arahkan ke SMP 2 di Kapar. Insyaallah, dua sekolah tersebut masih memungkinkan untuk daya tampung,” ujar Imter Pedri saat dikonfirmasi, Senin (22/6/2026).

​Di sinilah letak humor getirnya. Esensi utama dari jalur zonasi adalah menghemat pengeluaran transportasi dan mengurangi kelelahan siswa karena jarak tempuh rumah ke sekolah yang dekat.

Namun, ketika siswa yang rumahnya sudah berada di zona SMPN 6 Pasaman terdepak karena kuota penuh, mereka justru disarankan melempar sauh ke sekolah lain yang jaraknya tentu tidak lagi bisa ditempuh dengan sekadar berjalan kaki santai.

Solusi ini seolah menegaskan bahwa esensi “dekat” dalam sistem zonasi bisa melar secara elastis sesuai ketersediaan kursi kosong.

​Catatan Saran dan Kritik

​Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tidak boleh terus-menerus menggunakan pola “pemadam kebakaran” yang hanya sibuk mencari solusi instan saat kisruh PPDB tahunan meledak di masyarakat.

Dinas Pendidikan Pasaman Barat wajib segera melakukan audit menyeluruh terhadap validitas data kependudukan (KK) yang masuk dalam PPDB untuk menyisir potensi manipulasi domisili.

Selain itu, penambahan ruang kelas baru (RKB) atau pembangunan unit sekolah baru di wilayah padat penduduk harus menjadi prioritas utama pada anggaran perubahan, bukan sekadar mengalihkan beban psikologis dan biaya transportasi tambahan ke pundak orang tua murid.***