Teater Kominfo, Video Bupati Pasaman Barat Puji Kesbangpol Serasa Nonton Stand-Up Comedy

PASAMAN BARAT – Dunia birokrasi kita memang penuh dengan panggung sandiwara yang menggemaskan. Baru-baru ini, jagat maya dihebohkan oleh unggahan video singkat di halaman Facebook Dinas Kominfo Pasaman Barat.

Dalam video tersebut, Bupati Yulianto melemparkan apresiasi setinggi langit kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Sang Bupati memuji apa yang disebutnya sebagai transformasi tata kelola penanganan konflik sosial melalui penguatan deteksi dini, pencegahan, dan penyelesaian konflik secara kolaboratif demi mewujudkan Pasaman Barat yang aman dan kondusif.

Namun, alih-alih mendapat tepuk tangan dari masyarakat, pujian tersebut justru memicu kepulan asap sinisme. Warga dan tokoh masyarakat setempat langsung mengelus dada melihat kemesraan birokrasi yang dinilai tidak menapak bumi ini.

Mereka mengkritik keras bahwa bupati terlalu dini dan terkesan “membabi buta” dalam memuji bawahannya, mengingat fakta di lapangan sama sekali tidak seindah laporan di atas kertas.

Tampaknya, penyakit akut berlogo Asal Bapak Senang (ABS) kembali menunjukkan taringnya di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat.

Teater Kominfo dan Delusi “Pasaman Barat Adem Ayem”

Bagi warga yang hidup di akar rumput, video apresiasi tersebut terasa seperti tontonan komedi satir. Bagaimana tidak? Ketika video tersebut mengklaim adanya keberhasilan penanganan konflik sosial, masyarakat justru tahu betul bahwa realitanya konflik sosial masih banyak bertebaran dan membara di lapangan.

Celakanya, pujian yang disampaikan Bupati Yulianto dinilai sangat abstrak dan tidak jelas mendasarkan diri pada keberhasilan kasus yang mana.

“Jangan sampai Bupati hanya membaca laporan kosmetik. Di atas kertas semuanya tampak hijau, aman, dan terkendali karena bawahan menganut prinsip Asal Bapak Senang. Padahal kalau mau turun ke lapangan, konflik antar-kepentingan masih membayangi kami,” cetus salah seorang tokoh masyarakat Pasaman Barat dengan nada getir di Simpang Empat.

Kondisi ini menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara retorika meja kerja OPD dengan realitas sosial. Ketika sebuah OPD lebih sibuk menyusun narasi penyejuk hati demi menyenangkan atasan, maka fungsi deteksi dini yang digembar-gemborkan sebenarnya telah berubah menjadi “deteksi dini cara menyenangkan hati bos.”

Desakan Seleksi Kepala OPD: Cari yang Berisi Kepala, Bukan yang Bermuka Dua

Berkaca dari riuhnya kritik ini, Bupati Yulianto didesak oleh warga untuk jauh lebih selektif dalam memilih pimpinan instansi di masa depan. Jabatan mentereng hendaknya harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi nyata, visioner, dan memiliki “isi kepala.”

Masyarakat sudah lelah dengan tipe pejabat yang hanya bermodalkan mentalitas Asal Bapak Senang tetapi minim aksi nyata alias zonk saat bekerja.

Pejabat tipe ini biasanya sangat lihai merangkai kata-kata manis di depan kamera Kominfo atau dalam dokumen laporan tahunan, namun mendadak amnesia dan tidak mampu bertindak ketika konflik sosial yang sebenarnya meletus di tengah masyarakat Pasaman Barat.

Evaluasi Setiap Hari Senin: Saatnya Bupati Pegang Penggaris dan Copot Jabatan

Menghadapi laporan “gaya fiksi” ini, tokoh masyarakat meminta ketegasan konkret dari Bupati Yulianto. Evaluasi kinerja bawahan tidak boleh lagi dilakukan setahun sekali sambil lalu, melainkan wajib digelar secara berkala, kalau perlu setiap hari Senin ketika bupati tidak sedang melakukan perjalanan dinas luar daerah.

Langkah ini penting agar bupati bisa langsung melakukan cross-check ke bawah dan menelanjangi laporan di atas kertas yang sengaja dimanipulasi demi memelihara budaya Asal Bapak Senang.

Jika dalam evaluasi tersebut ditemukan kepala OPD yang terbukti tidak mampu bekerja dan hanya menyetor laporan fiktif, jalan keluarnya hanya satu yakni copot dari jabatannya tanpa drama.

Sudah saatnya Pasaman Barat dipimpin oleh kabinet kerja yang jujur pada data, bukan kabinet “pemuas hati” yang menimbun bom waktu sosial.