Bisnis Adu Domba: Bagaimana Oknum Kreator Memanen Rupiah dari Sentimen Negatif Pemda

JAKARTA — Di era transformasi digital yang kian masif, media sosial telah menjelma menjadi panggung terbuka tanpa sekat. Siapa saja kini memiliki kebebasan penuh untuk memproduksi informasi dan membangun narasi. Namun, kebebasan yang sejatinya menjadi pilar demokrasi ini kian hari kian ternoda. Hal ini dipicu oleh aksi segelintir oknum konten kreator yang diduga kuat sengaja memproduksi konten pemecah belah dan menyebarkan opini menyesatkan di tengah-tengah masyarakat.

Lebih memprihatinkan lagi, narasi-narasi provokatif tersebut disinyalir sengaja dipelihara bukan karena ketidaktahuan, melainkan demi sebuah tujuan yang sangat pragmatis. Oknum-oknum ini memanfaatkan polarisasi demi mendulang interaksi tinggi, memperbanyak pengikut, dan pada akhirnya meraup keuntungan finansial atau yang populer disebut dengan istilah ‘cuan’.

Menyudutkan Pemerintah Daerah Tanpa Fakta Objektif

Salah satu pola yang paling sering terbaca dari pergerakan oknum kreator ini adalah serangan yang secara konsisten diarahkan untuk menyudutkan Pemerintah Daerah (Pemda). Kritik terhadap kinerja birokrasi dan jalannya pemerintahan pada dasarnya sah-sah saja, bahkan sangat diperlukan sebagai kontrol sosial. Kendati demikian, apa yang dipertontonkan oleh para kreator ini telah bergeser jauh dari esensi kritik membangun menjadi upaya pembunuhan karakter yang sistematis.

Mereka memanfaatkan isu-isu sensitif yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat daerah—mulai dari pembangunan infrastruktur, penyaluran bantuan sosial, hingga kebijakan regulasi lokal. Isu-isu tersebut kemudian dibingkai dengan judul yang bombastis dan narasi yang provokatif tanpa melalui proses konfirmasi atau perimbangan informasi kepada pihak terkait. Akibatnya, masyarakat disuguhi informasi yang sepotong-sepotong, bias, dan sarat akan penggiringan opini negatif.

Seorang pengamat komunikasi digital mengungkapkan bahwa kritik yang sehat harus selalu berbasis pada data yang valid dan menawarkan solusi yang konkret. Sementara, apa yang disaksikan di berbagai platform digital saat ini sering kali bukanlah kritik, melainkan agitasi murni. Mengadu domba masyarakat dengan pemerintah daerah hanya demi menaikkan metrik keterlibatan (engagement) adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab.

Dampak Nyata Polarisasi di Tingkat Akar Rumput

Dampak yang ditimbulkan dari penyebaran konten menyesatkan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Di tingkat akar rumput, sebagian masyarakat yang belum memiliki bekal literasi digital yang mumpuni akan dengan sangat mudah terprovokasi. Rasa saling percaya antarwarga perlahan mulai mengikis, digantikan oleh kecurigaan dan rasa ketidakpercayaan yang akut (distrust) terhadap institusi lokal yang sah.

Ada perbedaan mendasar yang memisahkan antara pengkritik yang jujur dan kreator provokatif pemburu rupiah. Pengkritik yang jujur akan bergerak dengan landasan data lapangan, fakta hukum, dan tujuan demi perbaikan kinerja daerah. Sebaliknya, kreator provokatif hanya mengandalkan asumsi, potongan video yang di luar konteks, serta gaya bahasa yang sarkastik demi memancing kemarahan publik.

Kreator pemecah belah biasanya memiliki ciri khas tersendiri, seperti menggunakan narasi tanpa validasi, mengabaikan hak jawab dari instansi yang dituduh, dan menggunakan judul umpan klik (clickbait) dengan diksi yang ekstrem. Selain itu, mereka menunjukkan orientasi monetisasi yang agresif dengan memanfaatkan momentum kegaduhan untuk menyisipkan sponsor atau mengarahkan pemirsa ke platform berbayar miliknya.

Komodifikasi Konflik: Air Mata Menjadi Rupiah

Sangat disayangkan ketika konflik sosial, keresahan, dan kemarahan masyarakat justru dijadikan komoditas yang diperjualbelikan secara bebas di ruang digital. Algoritma media sosial modern yang cenderung memprioritaskan konten-konten kontroversial dimanfaatkan secara cerdik oleh oknum kreator ini. Semakin masyarakat marah dan saling berdebat sengit di kolom komentar, semakin tinggi pula grafik interaksi yang tercatat.

Secara sistematis, tingginya grafik interaksi ini akan langsung berbanding lurus dengan tebalnya pundi-pundi dolar dari AdSense yang masuk ke kantong sang kreator. Ini adalah bentuk nyata dari eksploitasi sosial di era modern. Mereka secara sadar memanen keuntungan finansial di atas bara perpecahan dan keresahan masyarakat yang mereka sulut sendiri.

Sinergi Masyarakat Melawan Kreator Pemecah Belah

Menghadapi fenomena yang merusak tatanan sosial ini, penegakan hukum yang tegas dari pihak berwenang memang menjadi instrumen penting, terutama jika konten yang diproduksi sudah memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang ITE atau penyebaran berita bohong. Namun, benteng pertahanan yang paling utama sebenarnya berada di tangan masyarakat sendiri selaku konsumen media informasi.

Masyarakat harus mulai membuka mata dan menyadari bahwa tidak semua kreator yang berbicara dengan nada tinggi dan mengklaim diri sebagai “pembela rakyat” memiliki ketulusan. Banyak di antara mereka yang hanya sedang memainkan peran yang telah diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan algoritma pasar.

Cara paling ampuh untuk menghentikan mereka adalah dengan memutus aliran keuntungan mereka; jangan ditonton, jangan dikomentari, dan jangan dibagikan. Membiarkan konten mereka sepi adalah sanksi sosial digital yang paling mematikan bagi pemburu cuan, sekaligus langkah awal mengembalikan ruang digital kita menjadi tempat yang sehat dan edukatif.