Bantah Keluhan Warga, Dinkes Pasaman Barat Juara Bertahan dalam Kategori ‘Klarifikasi Pasca-Viral’
- account_circle Irfansyah P
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak
Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar (dok - SumbarBiz)
PASAMAN BARAT – Puskesmas yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk menyembuhkan penyakit, mendadak berubah fungsi menjadi pemicu trauma psikologis. Jagat maya baru-baru ini dihebohkan oleh keluhan warga terkait dugaan “ramahnya” pelayanan oknum petugas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.
Kasus ini mencuat dan viral setelah akun media sosial atas nama Inces Lubis membagikan kisah pilu anaknya yang berniat mencari surat keterangan tes buta warna. Alih-alih pulang membawa surat yang dibutuhkan, anak tersebut justru pulang dengan air mata yang bercucuran.
Oknum petugas medis atau bidan yang berjaga diduga menunjukkan “profesionalitasnya” dengan cara memarahi anak tersebut berulang kali, sebelum akhirnya mengusirnya secara halus dan memintanya mencari tempat lain. Sebuah metode pelayanan publik yang tentu sangat ramah lingkungan, karena berhasil mengurangi antrean dengan cara yang instan.
Gunung Es Keluhan: Dari Luka Bakar hingga Taruhan Nyawa
Bak gayung bersambut, unggahan tersebut langsung membuka kotak pandora. Netizen berbondong-bondong menumpahkan pengalaman serupa, membuktikan bahwa insiden tersebut bukanlah sebuah kebetulan, melainkan diduga sudah menjadi “kearifan lokal” di fasilitas kesehatan tersebut.
Akun Irsal Lobies, misalnya, mengenang kembali memori kelam saat mendampingi istrinya yang menderita luka bakar hingga 80 persen pada waktu subuh. Alih-alih mendapatkan penanganan intensif dari dokter, pasien hanya dihadiahi selembar surat rujukan dan cairan infus oleh perawat. Menariknya, meski program Universal Health Coverage (UHC) yang digembar-gemborkan pemerintah sedang berlaku, ia tetap diwajibkan membayar Rp150.000—sebuah bentuk “efisiensi” sistem gratis yang patut dipertanyakan.
Tak ketinggalan, akun Zukni Faidah Ny Habibi mengeluhkan birokrasi antrean manual dan digital (Mobile JKN) yang inkonsisten, lengkap dengan bonus wajah masam dari petugas pendaftaran kepada ibu hamil. Sementara itu, akun Dek Lena menceritakan bayinya yang berusia satu tahun harus telantar hanya karena dokter anak belum datang, lalu disarankan pindah ke klinik swasta.
Lebih ekstrem lagi, akun Zainal Arifin Lubis bahkan melempar tuduhan terkait penanganan persalinan yang lambat hingga berujung pada kematian bayi.
Kendati demikian, beberapa akun seperti Asbetrix AZ dan Arif Budiman mencoba menjadi penengah dan meminta masyarakat tetap berkepala dingin agar tidak menghakimi satu pihak saja.
Respons Dinas Kesehatan: Jurus Klasik “Tidak Sesuai Fakta”
Menanggapi gelombang tuntutan publik yang kian memanas, Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat, Gina Alecia, segera mengeluarkan jurus klarifikasi standar birokrasi. Menurutnya, semua riuh rendah di media sosial tersebut hanyalah kesalahpahaman belaka.
”Mengenai persoalan tersebut, informasi yang disampaikan yang menjadi status di media sosial tentang pelayanan puskesmas, tidak sesuai dengan yang sebenarnya,” ujar Gina Alecia saat dikonfirmasi, Minggu (21/6/2026), seolah menegaskan bahwa netizen kolektif hanya sedang berhalusinasi massal.
Guna meluruskan “kesimpangsiuran” ini, Dinas Kesehatan bergerak cepat dengan agenda favorit mereka yakni rapat. Berdasarkan laporan Kepala Puskesmas Ujung Gading, pihak dinas akan menggelar pertemuan klarifikasi bersama orang tua anak di Kantor Camat Lembah Melintang dengan melibatkan lintas sektor.
Mengenai rapor merah pelayanan dari warga, Gina kembali meyakinkan publik dengan kalimat normatif yang sudah sangat akrab di telinga masyarakat.
”Untuk pelayanan, kita selalu berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terus dilaksanakan untuk optimalisasi pelayanan. Perlu diketahui, setiap pertemuan dengan Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan yang ada, kita selalu mengingatkan pentingnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Dinas Kesehatan juga menegaskan telah meminta klarifikasi langsung dari pihak Puskesmas Ujung Gading dan menginstruksikan seluruh jajaran agar memperbaiki pola komunikasi guna mencegah terjadinya miskomunikasi dengan masyarakat di masa mendatang.
Publik kini hanya bisa berharap agar komitmen, evaluasi, dan pengingat yang rutin diucapkan dalam rapat-rapat formal tersebut bisa benar-benar turun ke bumi dan dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar menjadi pemanis laporan kinerja di atas kertas.***
- Penulis: Irfansyah P
