Bupati Pasaman Barat Tegaskan Penyaluran BBM Bersubsidi Harus Tepat Sasaran

PADANG — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berjalan tepat sasaran. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pasaman Barat, Yulianto, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang berlangsung di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6).

Rapat strategis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, ini dihadiri oleh jajaran bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbar. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yulianto turut didampingi oleh Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Pasaman Barat, Ferrawati.

Langkah Cepat Atasi Kemacetan dan Dampak Ekonomi

Pertemuan tingkat tinggi ini digelar sebagai respons cepat jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terhadap maraknya praktik penyalahgunaan BBM subsidi, khususnya jenis Solar dan Pertalite. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penyelewengan ini telah memicu antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sumatera Barat.

Fenomena tersebut dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan dan mobilitas harian masyarakat luas, tetapi juga berpotensi menghambat perputaran roda ekonomi daerah akibat distribusi energi yang tidak tepat sasaran kepada yang berhak.

Tiga Instruksi Utama untuk Kepala Daerah

Guna menghentikan praktik penyimpangan tersebut, Gubernur Mahyeldi bersama BPH Migas dan pihak Pertamina merumuskan tiga langkah taktis yang wajib segera diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat:

• Pengetatan Pengawasan: Melakukan kontrol dan pengendalian berlapis terhadap distribusi BBM bersubsidi langsung di setiap operator SPBU guna menutup celah manipulasi.

• Penindakan Hukum: Memperkuat kerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta aparat penegak hukum untuk menindak tegas tanpa pandang bulu para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi.

• Optimalisasi Koordinasi: Meningkatkan komunikasi berkala antara pemerintah daerah, agen penyalur, dan instansi terkait agar kuota tanggungan subsidi benar-benar mengalir ke masyarakat miskin dan sektor yang berhak.

Harapan Implementasi di Pasaman Barat

Melalui hasil keputusan rakor ini, Gubernur Mahyeldi berharap seluruh kepala daerah, termasuk Kabupaten Pasaman Barat, dapat segera menurunkan jajarannya untuk mengeksekusi strategi pengawasan yang lebih efektif di lapangan.

Merespons hal tersebut, Bupati Yulianto siap mengawal instruksi ini di wilayah Pasaman Barat demi menciptakan keadilan energi, menjaga kondusivitas SPBU, dan mengamankan pasokan kuota BBM subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan.