Kisah Inspiratif Masinton Pasaribu: Dari Buruh Lepas Pelabuhan Belawan hingga Jadi Bupati Tapanuli Tengah

TAPANULI TENGAH — Panggung politik tanah air kerap kali menampilkan cerita perjuangan yang menarik dari para tokohnya. Salah satu figur yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kokoh dan berkarakter adalah Masinton Pasaribu.

Politikus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini sekarang tengah mengemban amanah besar sebagai Bupati Tapanuli Tengah untuk masa bakti periode 2025–2030.

Sebelum berhasil menduduki kursi nomor satu di pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah, pria bermarga Batak Toba ini merupakan seorang legislator senior yang sudah sangat berpengalaman di tingkat nasional.

Ia tercatat pernah menduduki kursi legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selama dua periode berturut-turut, yaitu pada kurun waktu 2014–2019 dan 2019–2024.

Saat bertugas di Senayan, Masinton ditempatkan di Komisi III DPR RI yang membidangi sektor hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, dengan mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta II.

Awal Karier dan Titik Rendah: Menjadi Buruh Lepas Pelabuhan Belawan

Lahir di Sibolga, Sumatera Utara pada tanggal 11 Februari 1971, perjalanan hidup Masinton Pasaribu tidak dimulai dari fasilitas yang serbanyaman. Sebaliknya, ia harus melewati fase kehidupan yang keras sebagai pekerja kasar setelah dirinya menyelesaikan pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

Titik awal perjuangan hidupnya tercatat di tanah kelahirannya, di mana Masinton sempat menyambung hidup dengan bekerja sebagai tenaga kerja lepas di Pelabuhan Belawan.

Kerasnya lingkungan pelabuhan dan dunia kerja kasar ini menempa fisik serta mentalnya sebelum akhirnya ia memantapkan tekad untuk merantau ke Jakarta guna menuntut ilmu dan mendalami bidang hukum.

Titik Balik: Aktivis Reformasi 1998, Gerakan Buruh, dan Pendiri Repdem

Keputusan untuk hijrah ke ibu kota menjadi titik balik yang besar dalam hidupnya. Di Jakarta, Masinton kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) hingga berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 2003. Namun, selama statusnya masih sebagai mahasiswa, jiwa kritisnya bergolak melihat situasi politik negara.

Masinton aktif menceburkan diri ke dalam organisasi-organisasi mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru. Puncaknya, ia ikut turun ke jalan dalam gelombang unjuk rasa besar-besaran pada tahun 1998 yang menjadi tonggak sejarah runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto.

Selepas menyandang gelar sarjana, kepeduliannya terhadap rakyat kecil terus berlanjut melalui keterlibatannya secara aktif dalam berbagai gerakan buruh. Langkah politik praktisnya dimulai pada tahun 2004 ketika Masinton bersama dengan 50 aktivis lainnya memutuskan untuk bergabung dengan PDIP.

Di dalam partai berlogo banteng tersebut, ia menjadi salah satu aktor intelektual yang membidani lahirnya Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), sebuah organisasi sayap resmi partai, yang kemudian dipimpin langsung oleh dirinya sebagai Ketua Umum.

Pulang Kampung Halaman: Meraih Mandat Tertinggi di Tapanuli Tengah

Usai mendedikasikan waktu dan pemikirannya di tingkat pusat sebagai anggota DPR RI dari dapil Jakarta, panggilan sejarah membawa Masinton kembali ke tanah kelahirannya di Sumatra Utara.

Pada momentum Pemilihan Bupati (Pilbup) Tapanuli Tengah 2024, ia memantapkan diri untuk maju sebagai calon bupati dengan menggandeng seorang purnawirawan TNI AD, Mahmud Efendi Lubis.

Melalui strategi kampanye yang matang dan pendekatan yang kuat kepada masyarakat, pasangan Masinton-Mahmud berhasil memenangkan simpati mayoritas pemilih. Mereka sukses keluar sebagai pemenang dengan meraup 87.095 suara atau setara dengan 54% dari total suara sah, mengungguli para pesaingnya.

Sebagai kelanjutan dari proses demokrasi tersebut, Masinton Pasaribu secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 20 Februari 2025.

Kini, ia siap menakhodai Kabupaten Tapanuli Tengah menuju era baru, membuktikan bahwa seorang mantan buruh pelabuhan dan aktivis jalanan mampu bertransformasi menjadi seorang kepala daerah yang membawa amanah rakyat.