Pendapatan Daerah Capai Target, Pasaman Barat Raih WTP dari BPK
- account_circle Irfansyah P
- calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
- print Cetak
Bupati Pasaman Barat, Yulianto dan Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah
Pasaman Barat – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Prestasi tersebut disampaikan Bupati Pasaman Barat, Yulianto, saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Pasaman Barat, Senin (15/6).
Rapat paripurna yang berlangsung di Kecamatan Pasaman itu dipimpin Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah. Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam pidatonya, Bupati Yulianto menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bersinergi sehingga Pasaman Barat kembali memperoleh opini WTP dari BPK.
Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan.
Meski demikian, Yulianto menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah catatan dari hasil pemeriksaan yang harus menjadi perhatian bersama guna memperbaiki tata kelola keuangan daerah pada masa mendatang.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan,” ujar Yulianto.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,262 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,262 triliun atau mencapai 99,99 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara itu, belanja dan transfer daerah yang dianggarkan sebesar Rp1,333 triliun terealisasi sebesar Rp1,196 triliun atau sekitar 89,74 persen.
Selain memaparkan realisasi anggaran, Bupati Yulianto juga menyampaikan kondisi keuangan daerah berdasarkan Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025.
Dalam laporan tersebut tercatat total aset Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mencapai Rp2,656 triliun, dengan kewajiban sebesar Rp40,85 miliar dan ekuitas sebesar Rp2,615 triliun.
Rincian aset daerah meliputi aset lancar sebesar Rp143,46 miliar, investasi jangka panjang Rp125,55 miliar, aset tetap Rp2,237 triliun, serta aset lainnya sebesar Rp148,49 miliar.
Bupati Yulianto berharap dukungan DPRD Pasaman Barat terus terjalin dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Menurutnya, perbaikan tata kelola keuangan daerah harus terus dilakukan agar pelaksanaan program pembangunan semakin efektif, efisien, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki. Karena itu, dukungan DPRD sangat dibutuhkan agar pelaksanaan APBD semakin efektif dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat optimistis sinergi antara eksekutif dan legislatif akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.***
- Penulis: Irfansyah P
