Koperasi Merah Putih Mulai Beroperasi di Ratusan Nagari Sumatera Barat

PADANG — Bermimpi memiliki ekonomi kerakyatan yang kokoh di tingkat desa memang indah, seindah bayangan mendapat warisan mendadak. Di provinsi Sumatera Barat, mimpi itu sedang coba diwujudkan lewat pembentukan koperasi massal.

Kabar terbarunya, sebanyak 135 Kopdes (Koperasi Desa) yang tergabung dalam jaringan Koperasi Merah Putih di wilayah Sumbar dilaporkan sudah resmi mulai beroperasi hingga awal Juli 2026 ini.

Namun, namanya juga baru belajar berjalan, jangan harap koperasi-koperasi ini langsung menyalip skala bisnis milik konglomerat.

Berdasarkan rapor teranyar dari dinas terkait, skala usaha yang dijalankan oleh ratusan koperasi desa tersebut dinilai masih sangat jauh dari kata optimal alias masih imut-imut.

Jangankan untuk mengguncang pasar saham nasional, untuk sekadar pamer otot di tingkat kecamatan saja tampaknya mereka masih harus banyak minum vitamin ekonomi.

Pengakuan Blak-blakan Dinas Koperasi: Sudah Gerak, Tapi Belum Besar!

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Endrizal, dengan nada bicara yang tegas dan tanpa tedeng aling-aling mengakui kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, sebagian dari 135 Kopdes yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat tersebut memang sudah mulai melayani kebutuhan harian masyarakat. Terutama, dalam memfasilitasi aktivitas Jual Beli sembako atau kebutuhan pokok lainnya di tingkat nagari atau desa.

“Saat ini sudah ada 135 Kopdes di Sumbar yang beroperasi. Tapi untuk usahanya belum besar,” ujar Endrizal pada Senin, 6 Juli 2026.

Ironisnya, meski benderanya sudah berkibar dari ujung ke ujung wilayah Sumbar, kapasitas pelayanan dari Koperasi Merah Putih ini dinilai masih dalam tahap merangkak.

Aktivitas bisnisnya masih minim, sehingga belum bisa diandalkan untuk menjadi pahlawan finansial utama bagi warga desa yang sedang terimpit kebutuhan.

Menanggapi fenomena koperasi berbadan besar tapi bertenaga mini ini, Pemprov Sumbar berjanji tidak akan tinggal diam dan akan terus berupaya mengoptimalkan operasional mereka agar bisa memberikan manfaat yang lebih nyata, bukan sekadar papan nama di tepi jalan.

Menanti Agustus yang Sakral: Janji Manis Datangnya Peralatan Tempur Koperasi

Lantas, sampai kapan masyarakat harus puas dengan layanan koperasi yang serbaterbatas ini? Endrizal ternyata sudah menyiapkan tenggat waktu dan target yang cukup ambisius.

Dia menargetkan bahwa seluruh koperasi desa yang sudah telanjur beroperasi tersebut bakal bisa tancap gas dan menjalankan roda usahanya secara maksimal pada bulan Agustus 2026 mendatang.

Alasannya cukup klasik, yaitu menunggu kiriman fasilitas dari pemerintah. “Kita harapkan setelah Agustus semua peralatan masuk, Kopdes ini bisa beroperasi maksimal,” imbuhnya.

Ya, mari di doakan bersama agar “peralatan” yang dimaksud benar-benar datang tepat waktu, bukan malah ikut-ikutan terjebak dalam labirin birokrasi pengadaan barang.

Sebab, tanpa peralatan yang memadai, kegiatan Jual Beli di koperasi dinilai akan tetap berjalan tradisional dan kalah saing dengan toko kelontong modern.

Proyek Ambisius Akhir Bulan: Kejar Tayang Membentuk 288 Kopdes

Jika Anda mengira proyek Pemprov Sumbar ini sudah selesai, Anda salah besar. Di balik fakta bahwa usahanya masih pada berskala mini, jumlah pembentukan lembaga ini justru sedang digenjot habis-habisan mirip proyek kejar tayang.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 262 Kopdes yang berhasil terbentuk di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Target Akhir, pemerintah menargetkan total sebanyak 288 Koperasi Merah Putih harus berdiri tegak di Sumbar.

Sisa, ada sisa 26 koperasi lagi yang belum lahir ke dunia, sisa koperasi tersebut diperkirakan akan rampung dibentuk pada akhir bulan Juli ini.

Strategi kuantitas ini memang terlihat sangat mentereng di atas kertas laporan pertanggungjawaban.

Namun, tantangan terbesarnya tetap sama yakni buat apa punya 288 koperasi kalau ujung-ujungnya mayoritas hanya menjadi pajangan statistik yang kapasitas pelayanannya jalan di tempat?

Semoga saja, setelah semua target kuantitas terpenuhi di akhir Juli, pemerintah daerah bisa beralih fokus untuk mengurus kualitas bisnisnya, agar koperasi ini benar-benar menjadi wadah Jual Beli yang menyejahterakan rakyat, bukan sekadar menyenangkan hati atasan!