Hampir Separuh Kendaraan Milik ASN Pasaman Barat Terbukti Nunggak Pajak

PASAMAN BARAT — Ibarat pepatah “gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak jelas,” tampaknya pepatah ini sedang sangat cocok untuk menggambarkan situasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Bagaimana tidak? Sebagai abdi negara yang seharusnya menjadi panutan dan teladan suci bagi masyarakat luas, ratusan oknum ASN Pasaman Barat justru kedapatan kompak “lupa” memenuhi kewajiban mereka terhadap negara.

Melihat fenomena unik ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama UPT PPD Samsat Simpang Empat akhirnya mengambil langkah tegas bin estetik pada Senin (6/7).

Mereka menggelar operasi pemeriksaan administrasi kendaraan dadakan tepat di parkiran Kantor Bupati Pasaman Barat.

Hasilnya? Kendaraan-kendaraan mewah maupun sederhana milik para abdi negara yang ketahuan belum bayar Pajak Kendaraan Bermotor langsung dihadiahi sebuah stiker peringatan berwarna mencolok.

Aksi ini langsung mengubah fungsi parkiran kantor bupati menjadi mirip pameran kendaraan bermasalah pajak.

Ironi 2.748 Unit Nunggak Pajak: Angka yang Bikin Geleng-Geleng Kepala

Jangan dikira yang menunggak ini hanya satu atau dua orang yang khilaf karena lupa tanggal.

Berdasarkan data resmi yang ditarik dari Bapenda per 18 Juni 2026, tercatat ada 2.748 unit nunggak pajak dari total 5.606 unit kendaraan yang terdaftar atas nama kepemilikan ASN Pasaman Barat.

Artinya, hampir separuh dari total kendaraan milik pegawai pemerintahan di daerah tersebut sedang dalam kondisi “mati pajak”.

Angka fantastis ini tentu menjadi sebuah prestasi yang cukup ironis bagi daerah yang sedang gencar-gencarnya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Padahal, surat keputusan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi ini mengalir langsung dari kebijakan yang dirintis sejak era kepemimpinan Bupati Yulianto terdahulu hingga struktur pemerintahan saat ini.

Proses Eksekusi yang Canggih: Verifikasi via Aplikasi Sidatuk

Agar tidak terjadi salah tempel stiker yang bisa memicu adu mulut antar-rekan kerja, para petugas di lapangan dibekali dengan aplikasi bernama Sidatuk.

Sebelum stiker pengingat ditempelkan pada kaca atau bodi kendaraan, petugas dengan teliti memasukkan nomor pelat kendaraan untuk memverifikasi statusnya.

“Melalui aplikasi Sidatuk dapat diketahui apakah kendaraan memiliki tunggakan pajak atau tidak. Kendaraan yang menunggak akan dipasangi stiker,” ujar Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bapenda Pasaman Barat, Nursanti.

Nursanti juga buru-buru menambahkan bahwa penempelan ini murni sebagai sarana sosialisasi, edukasi, dan pengingat kasih sayang, bukan bentuk intimidasi apalagi aksi mempermalukan di depan umum. Ya, anggap saja itu aksesori gratis dari pemerintah daerah.

Sentilan Keras dari Sekda: Tolong Beri Contoh yang Benar!

Melihat kenyataan pahit di lahan parkirnya sendiri, Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Doddy San Ismail, langsung memberikan sentilan tegas bernada satir saat memimpin apel gabungan. Dia menegaskan bahwa predikat pegawai negeri sipil itu melekat dengan tanggung jawab moral yang besar.

Selain itu, ASN dituntut memiliki tingkat kepatuhan yang jauh lebih tinggi daripada warga sipil biasa karena gaji mereka dibayar oleh uang pajak masyarakat.

Doddy juga meminta seluruh stafnya segera memeriksa kembali masa berlaku STNK mereka, baik untuk kendaraan dinas operasional maupun kendaraan pribadi yang dipakai harian.

Kemudian, Doddy berharap gerakan penempelan kertas peringatan ini bisa menggugah kesadaran para pegawainya agar segera meluncur ke Samsat sebelum stiker di kendaraan mereka bertambah banyak.

Efek Domino Pajak: Pajakmu, Pembangunan Daerahmu

Sementara itu, Kepala UPT PPD Samsat Simpang Empat , Hendri Gusman Darma, mencoba mengingatkan kembali fungsi dasar dari uang pajak yang sering dilupakan.

Dia menegaskan bahwa dana dari Pajak Kendaraan Bermotor ini tidak akan lari ke luar negeri, melainkan langsung masuk ke kas daerah untuk mendanai perbaikan jalan yang berlubang, fasilitas kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya di Pasaman Barat.

“Semakin tinggi tingkat kepatuhan kita dalam membayar pajak, maka semakin besar pula modal pemerintah untuk membangun infrastruktur daerah,” tegas Hendri.

Jadi, bagi para ASN Pasaman Barat yang kendaraannya sudah telanjur dipasangi stiker pengingat hari ini, segeralah mencairkan anggaran pribadi atau menyisihkan sedikit pendapatan bulanan demi melunasi kewajiban.

Malu rasanya jika setiap hari bekerja melayani masyarakat, namun kendaraan yang digunakan ke kantor justru menyumbang angka penunggakan daerah!