Belum Selesai Urusan Guru Inggris Prabowo Sudah Kepincut Bahasa Prancis

JAKARTA — Ada oleh-oleh menarik yang dibawa pulang oleh Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kenegaraannya ke Paris. Bukan sekadar komitmen investasi atau kerja sama pertahanan, melainkan sebuah pekerjaan rumah baru yang siap membuat kepala para kepala sekolah dan guru di tanah air berdenyut kencang. Langsung dari menara Eiffel, sang Presiden menginstruksikan agar seluruh sekolah di Indonesia mulai belajar bahasa Prancis.

“Semua sekolah harus belajar bahasa Prancis,” begitu titah sang Presiden pada Kamis (28/05/2026). Sebuah instruksi yang terdengar sangat elegan, borjuis, dan tentu saja sangat Paris. Namun, bagi dunia pendidikan kita yang masih terseok-seok di jalur reguler, instruksi ini bak petir di siang bolong.

Kebijakan “kepincut bahasa asing” pasca-kunjungan luar negeri ini sebenarnya bukan barang baru bagi Prabowo. Kilas balik ke akhir tahun lalu, tepatnya pada 23 Oktober 2025, Presiden juga pernah melontarkan janji serupa: memprioritaskan pembelajaran bahasa Portugis dalam sistem pendidikan Indonesia.

Publik pun mulai berseloroh, kurikulum bahasa di Indonesia tampaknya sangat bergantung pada paspor perjalanan dinas sang kepala negara. Jika tahun lalu kita bersiap menyapa dunia dengan “Obrigado”, kini kita dipaksa fasih berucap “Merci beaucoup”.

Realita Pahit di Balik Ambisi Kosmopolitan

Di atas kertas, menguasai banyak bahasa asing akan membuat anak-anak bangsa terlihat keren di panggung global. Namun, mari kita turunkan kaki ke bumi dan melihat data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Fakta mengejutkan menunjukkan bahwa saat ini, sekitar 90.000 sekolah di Indonesia ternyata belum memiliki guru bahasa Inggris.

Padahal, jika merujuk pada regulasi yang sudah diketok, bahasa Inggris resmi dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib bagi anak kelas 3 SD mulai tahun ajaran 2026/2027 ini. Mengajarkan bahasa Inggris yang merupakan lingua franca dunia saja kita masih utang 90.000 guru, entah dari mana pemerintah akan menyulap puluhan ribu guru penutur bahasa Prancis dalam waktu semalam.

Apakah para guru honorer nantinya akan dipaksa belajar mandiri lewat aplikasi ponsel pintar demi memenuhi ambisi ini?

Pakar pendidikan, Itje Chodijah, sejak awal sudah mengernyitkan dahi dan mempertanyakan urgensi dari kebijakan-kebijakan instan seperti ini—terutama saat wacana bahasa Portugis mengemuka tahun lalu.

Itje menyoroti satu hal logis yang tampaknya luput dari ruang rapat istana: mengajarkan bahasa asing di sekolah membutuhkan guru yang memang lulusan linier dari bahasa tersebut.

“Kita tidak bisa menunjuk sembarang guru matematika atau guru olahraga untuk mendadak mengajarkan konjugasi kata kerja Prancis yang rumit itu”

Ulasan dari Berbagai Sisi: Ego Versus Kebutuhan Nyata

Dari sisi diplomasi dan citra global, langkah Prabowo mungkin dipuji oleh mitra luar negeri kita. Prancis tentu akan sangat senang jika jutaan anak Indonesia tiba-tiba bisa mengonsumsi produk budaya mereka.

Namun dari sisi manajemen pendidikan, kebijakan ini mencerminkan betapa rapuhnya perencanaan kurikulum kita yang kerap berubah hanya berdasarkan impresi personal sang pemimpin.

Ketika infrastruktur dasar sekolah di pelosok masih memprihatinkan, dan literasi membaca dasar siswa kita masih perlu digenjot, menambah beban bahasa Prancis terkesan seperti memasang lampu kristal mewah di rumah yang atapnya masih bocor.

Kini, bola panas ada di tangan Kemendikdasmen. Publik hanya bisa menunggu, apakah anggaran pendidikan ke depan akan habis digunakan untuk membiayai kursus kilat bahasa Prancis bagi para guru, ataukah instruksi dari Paris ini akan menguap begitu saja, sama seperti nasib bahasa Portugis tahun lalu, begitu Presiden berpindah jadwal kunjungan ke negara lain. Untuk saat ini, mari kita ucapkan: Bonne chance, pendidikan Indonesia!