Wagub Vasko Ruseimy Usulkan Sumatera Barat Menjadi Daerah Istimewa Baru

BUKITTINGGI – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi melemparkan wacana besar untuk mengusulkan Sumbar sebagai Daerah Istimewa. Usulan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, kepada Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, di sela-sela Seminar Internasional peringatan 100 Tahun Jam Gadang di Bukittinggi, Sabtu malam (20/6/2026).

Di hadapan Menteri Kebudayaan, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, serta delegasi internasional, Wagub Vasko menegaskan bahwa rekam jejak dan kontribusi historis Ranah Minang terhadap keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah lebih dari cukup untuk menjadi dasar status keistimewaan tersebut.

“Di depan Jam Gadang ini Pak Menteri, jika diperbolehkan, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengusulkan Sumatera Barat menjadi daerah istimewa di Indonesia ini. Mari sama-sama kita kawal Pak Menteri,” ujar Vasko dalam forum yang bertajuk “Bridging Friendship: Strengthening Indonesia–Netherlands Diplomatic Ties via Bukittinggi–Amsterdam” tersebut.

Vasko mengingatkan kembali memori kolektif bangsa saat Bukittinggi menjadi penyelamat nyawa Republik melalui Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di masa-masa paling krusial pasca-kemerdekaan. Menurutnya, status daerah istimewa adalah bentuk penghargaan yang relevan bagi tokoh dan masyarakat Sumbar yang konsisten menjaga kedaulatan bangsa.

Respons Positif Fadli Zon: Bukittinggi Penentu Eksistensi NKRI

Menanggapi usulan emosional sekaligus politis tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan dukungan penuh. Namun, ia menggarisbawahi bahwa gagasan besar ini membutuhkan perjuangan yang serius, terstruktur, dan matang dari seluruh elemen masyarakat Minangkabau.

Fadli menilai Sumatera Barat memiliki legitimasi sejarah yang sangat kuat, setara dengan wilayah lain yang memegang status istimewa atau khusus hari ini.

“Saya mendukung, tetapi harus serius. Menurut saya sangat pantas. Daerah yang pernah menjadi ibu kota negara tidak banyak. Selain Jakarta dan Yogyakarta, ada Bukittinggi,” tegas Fadli Zon.

Lebih lanjut, Fadli mengulas betapa vitalnya peran PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara kala itu. Saat agresi militer Belanda mencoba melumpuhkan Yogyakarta, roda pemerintahan Indonesia tetap berputar di Bukittinggi, sekaligus mematahkan propaganda Barat bahwa RI telah runtuh.

“Itu masa yang sangat krusial dan sangat menentukan. Kalau tidak ada PDRI, tidak mungkin akan ada NKRI,” pungkas Menteri Kebudayaan.

Wacana ini pun menjadi sorotan utama dalam rangkaian seabad Jam Gadang, sekaligus membuka ruang diskusi baru mengenai masa depan geopolitik dan kebudayaan Sumatera Barat di tingkat nasional.