ASN Pasaman Barat Diingatkan Jangan Sombong Dan Rajin Bayar Pajak

PASAMAN BARAT — Menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan seragam rapi dan tanda jabatan mentereng di pundak memang kerap kali membuat dada sedikit membusung. Namun, dalam apel gabungan yang digelar di halaman Kantor Bupati pada Senin (6/7), atmosfer mendadak berubah menjadi sesi “kultum” penuh sindiran menohok.

Dengan nada tegas namun sarat akan pesan mendalam, Bupati Yulianto mengeluarkan maklumat penting yakni ASN dilarang sombong!

Menurut sang bupati, sebuah jabatan itu ibarat kos-kosan—sifatnya hanyalah amanah yang bersifat sementara. Tidak ada yang abadi, dan pada akhirnya, semua pejabat akan pensiun lalu kembali menjadi warga sipil biasa yang membaur di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, ketimbang sibuk memamerkan gengsi, Bupati Yulianto meminta seluruh jajarannya di Pasaman Barat fokus membenahi aspek yang jauh lebih penting, yakni meningkatkan kualitas dalam sektor pelayanan publik.

Jangan sampai rakyat datang untuk mengurus dokumen, tetapi justru disuguhi dengan wajah masam oknum pegawai yang merasa menguasai dunia.

Sentilan Laporan OPD: Jangan Tunggu Kebakaran Baru Cari Pemadam!

Sebagai kapten kapal pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat, Bupati Yulianto juga menyoroti kebiasaan unik beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hobi menerapkan prinsip “silent is golden” alias diam-diam menghanyutkan.

Dia menginstruksikan dengan tegas agar setiap pelaksanaan kegiatan dan program segera dilaporkan kepada pimpinan.

“Jangan menunggu ada masalah baru dilaporkan,” cetus Yulianto dengan nada gemas.

Kebiasaan melaporkan program hanya saat masalah sudah menumpuk setinggi gunung dinilai sebagai pola kerja yang buruk. Selain itu, realisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana juga dipelototi agar dikelola secara akuntabel tanpa ada drama penyimpangan sepeser pun.

Mengingat hasil evaluasi pusat menunjukkan bahwa capaian program daerah masih belum menyentuh target, para kepala dinas dipaksa putar otak untuk mempercepat kinerja mereka demi kelancaran dana transfer tahun depan.

Urusan Perut dan Otak: Dari Sekolah Terintegrasi hingga Kewajiban Bayar Pajak

Di tengah rangkaian sindiran tersebut, ada juga kabar membanggakan yang disisipkan oleh sang bupati.

Demi mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pasaman Barat resmi menjadi satu-satunya daerah di Sumatra Barat yang nekat dan berani menjalankan Program Sekolah Terintegrasi dan Sekolah Rakyat. Sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan anak cucu agar tidak kalah saing di era digital.

Namun, setelah membicarakan soal masa depan pendidikan, panggung apel langsung diambil alih oleh Sekretaris Daerah, Doddy San Ismail, yang membawa topik yang jauh lebih sensitif bagi dompet para pegawai: kewajiban bayar pajak!

Ironi Parkiran Kantor Bupati: Aparatur Sipil yang Lupa Kewajiban

Bagaimana mau menyuruh masyarakat taat, jika di dalam rumah sendiri masih banyak yang abai? Sekda Doddy mengingatkan dengan lantang agar seluruh ASN menjadi contoh nyata dengan rajin bayar pajak kendaraan, baik untuk kendaraan dinas operasional maupun kendaraan pribadi mereka.

Pada hari yang sama, Bapenda bersama Samsat langsung melancarkan aksi gerilya memasang stiker peringatan pada kendaraan ASN yang ketahuan menunggak pajak di area parkir kantor.

ASN juga diminta mengisi Survei Penilaian Integritas (SPI) via WhatsApp secara jujur, bukan berdasarkan rekayasa fiktif demi terlihat berkinerja baik.

Disamping itu, menjelang Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak di 87 nagari, Sekda dengan tegas meminta ASN menjaga netralitas dan tidak ikut-ikutan menjadi kompor yang memperkeruh suasana di media sosial.

Melalui kombinasi teguran manajemen talenta, program e-learning, dan sindiran halus di lapangan apel, diharapkan birokrasi di daerah ini bertransformasi menjadi lebih profesional.

Ingat pesan bupati, ASN dilarang sombong dan segeralah ke Samsat untuk bayar pajak sebelum kendaraan Anda dicap sebagai aset yang “kurang perhatian” oleh pemerintah daerah sendiri!