PM Benjamin Netanyahu Targetkan Kuasai Tujuh Puluh Persen Wilayah Jalur Gaza

GAZA – Warga Palestina yang bermukim di sekitar wilayah pembatas atau yang dikenal sebagai “garis kuning” di Jalur Gaza kini dicekam kecemasan mendalam. Kekhawatiran ini mencuat setelah Israel mengumumkan rencana untuk memperluas wilayah pendudukannya hingga mencakup 70 persen dari total kawasan kantong Palestina tersebut. Kebijakan ini dinilai bakal membuat ruang yang tersisa bagi warga sipil makin menyempit dan tidak layak huni.

Sebagai informasi, “garis kuning” merupakan batas demarkasi yang memisahkan wilayah Gaza bagian timur—yang berada di bawah kendali penuh militer Israel—dengan area bagian barat yang masih dapat diakses oleh warga Palestina.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pernyataannya pada Kamis pekan lalu, mengakui bahwa militer Israel saat ini telah menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza. Ia menegaskan target berikutnya untuk meningkatkan angka penguasaan tersebut hingga mencapai 70 persen.

Sejarah munculnya garis pembatas ini bermula pada 20 Oktober tahun lalu, saat Israel mulai menempatkan blok-blok beton berwarna kuning. Penempatan pembatas ikonik ini dilakukan pascapenarikan pertama pasukan Israel dari sebagian wilayah Gaza, menyusul perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada bulan yang sama.

Bertaruh Nyawa di Sisi Pembatas

Di kawasan timur Khan Younis yang berdekatan dengan garis pembatas, warga mengungkapkan bahwa kehadiran tank, buldoser, dan intensitas tembakan yang terjadi hampir setiap hari telah mengubah rutinitas mereka menjadi perjuangan bertahan hidup yang mencekam.

“Tidak ada lagi tempat untuk pergi. Masyarakat sudah terjebak di wilayah yang sangat sempit,” ujar seorang warga Palestina, Abdullah al-Astal, sebagaimana dikutip dari kantor berita Anadolu, Senin (8/6/2026).

Al-Astal menjelaskan bahwa tank-tank militer Israel secara rutin mengawal buldoser untuk meruntuhkan rumah-rumah penduduk di daerah sekitar. Sementara itu, desing tembakan dari kendaraan taktis maupun pesawat nirawak (drone) nyaris tidak pernah berhenti terdengar.

“Setiap saat kami bisa terkena serangan atau terbunuh,” tambahnya sembari menunjuk deretan rumah tetangga yang penghuninya terluka akibat gelombang tembakan Israel.

Kekhawatiran serupa turut disuarakan oleh Hamdi Malaka, warga lingkungan Zeitoun di Kota Gaza. Kawasan permukimannya kini telah mengalami kerusakan masif akibat perang, dengan puing-puing bangunan yang menggunung di mana-mana.

“Jika mereka ingin menduduki seluruh Gaza, mereka harus mengatakannya secara jelas daripada sekadar berbicara tentang garis kuning dan garis merah. Kami sudah berada sangat dekat dengan garis kuning. Jika garis itu bergerak maju, posisi kami otomatis berada di dalam wilayah pendudukan,” kata Malaka.

Krisis Kemanusiaan yang Kian Akut

Saat ini, ratusan ribu warga sipil dan pengungsi Palestina terpaksa berdesakan di kamp-kamp pengungsian yang padat. Mereka harus bertahan hidup di tengah krisis pangan yang parah, keterbatasan akses air bersih, serta lumpuhnya fasilitas layanan kesehatan.

Penyusutan zona aman bagi warga sipil diprediksi akan memicu gelombang pengungsian baru yang masif. Kondisi ini dipastikan bakal memperparah tekanan terhadap infrastruktur sipil Gaza yang saat ini sudah berada di ambang kehancuran total. Merespons situasi tersebut, kelompok Hamas telah menyerukan kepada Dewan Perdamaian dunia untuk mengambil sikap tegas atas manuver sepihak Israel.

Berdasarkan data otoritas Palestina, rangkaian serangan militer Israel di Gaza sejak Oktober 2023 telah merenggut hampir 73.000 korban jiwa dan melukai lebih dari 173.000 orang, yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Kendati kesepakatan gencatan senjata telah resmi diberlakukan sejak 10 Oktober 2025, eskalasi di lapangan belum sepenuhnya mereda. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan, rentetan serangan susulan yang terjadi hampir setiap hari pascagencatan senjata tetap memakan korban, dengan rincian 947 warga Palestina tewas dan 2.935 lainnya mengalami luka-luka.