Baharuddin R: Kritik Bupati Boleh, Kurang Ajar Jangan!
- account_circle Endri Caniago
- calendar_month 15 jam yang lalu
- print Cetak
Drs. H. Syahiran Lubis MM Bupati Pasaman Barat yang menjabat pada periode pertama tahun 2005—2010 dan periode kedua tahun 2016—2019, Bupati Pasaman periode 2000–2005 sekaligus Bupati Pasaman Barat periode 2010–2015, H. Baharuddin R, Bupati Pasaman Barat Yulianto saat sekarang (kiri ke kanan)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SIMPANG EMPAT – Bupati Pasaman periode 2000–2005 sekaligus Bupati Pasaman Barat periode 2010–2015, H. Baharuddin R, angkat bicara mengenai merosotnya etika dalam penyampaian aspirasi publik saat ini.
Tokoh senior Sumatera Barat ini menyayangkan maraknya penggunaan bahasa kasar dan hujatan yang dialamatkan langsung kepada pemimpin daerah.
Soroti Etika Berdemokrasi
Baharuddin mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena kritik di media sosial maupun aksi lapangan yang kini dinilai telah melewati batas kewajaran. Ia menyoroti bagaimana Bupati Pasaman Barat saat ini, Yulianto, kerap menjadi sasaran kata-kata yang tidak pantas.
“Sekarang banyak kata yang kurang ajar dan tidak beretika digunakan untuk menghujat pemimpin. Menyampaikan aspirasi itu tidak dilarang, namun harus tetap menjaga sopan santun,” ujar Baharuddin.
Perbandingan dengan Masa Lalu
Mengenang masa kepemimpinannya, Baharuddin menyebutkan bahwa dinamika demokrasi dahulu tetap berjalan keras namun tetap mengedepankan tata krama. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi tindakan anarkis secara verbal jika terjadi di hadapannya.
“Dulu pendemo berani-berani, tapi tidak ada yang kurang ajar dalam bahasa aspirasi yang disampaikan. Mengkritik itu sah-sah saja, tapi harus beretika. Sewaktu saya menjabat, jika ada pendemo yang berkata kasar atau kurang ajar, akan saya datangi langsung,” tegasnya.
Hargai Proses Kerja Pemimpin
Lebih lanjut, Baharuddin meminta masyarakat untuk lebih objektif dalam melihat kinerja pemerintah.
Menurutnya, setiap pemimpin sedang berupaya maksimal memenuhi permintaan warganya, sehingga proses tersebut perlu dikawal dengan kritik yang membangun, bukan makian.
Ia menilai hilangnya batasan dalam berkomunikasi saat ini mencerminkan krisis moral yang mengkhawatirkan.
“Sekarang saya lihat sudah tidak ada batasnya lagi. Bahasa yang dikeluarkan seperti tidak diajari etika oleh orang tuanya. Kita harus kembali ke jati diri kita yang menghormati pemimpin,” tutupnya.***
- Penulis: Endri Caniago
