Pemkab Pasaman Barat Matangkan Persiapan Pilwana Serentak Berbasis Elektronik 2026

PASAMAN BARAT — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) tampaknya sedang bersiap melakukan lompatan teknologi yang cukup ambisius. Menolak kuno dengan urusan tusuk-menutusuk kertas, Pemkab Pasbar resmi mematangkan rencana Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak 2026 menggunakan sistem e-voting alias pencet layar digital.

Demi menyukseskan pesta demokrasi tingkat desa yang super modern ini, sebuah rapat teknis darurat diadakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah pada Selasa (23/6/2026). Tujuannya mulia, memastikan agar sistem digital ini tidak error di tengah jalan dan semua calon wali nagari lolos sensor regulasi.

87 Nagari Go-Digital: Sekda Minta Masukan Sebelum Muncul Penyesalan

Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Doddy San Ismail, ini membahas segalanya. Mulai dari urusan administrasi calon yang rumit, tanggal main, sampai urusan bagaimana agar komputer di desa tidak mendadak mati lampu.

“Pilwana ini akan dilaksanakan di 87 nagari se-Kabupaten Pasaman Barat. Tentu diperlukan persiapan yang matang. Kami mengharapkan semua peserta rapat proaktif, jangan cuma numpang absen,” ujar Sekda Doddy (dalam bahasa yang sudah didekorasi agar lebih dramatis).

Sekda sengaja meminta seluruh jajarannya memberikan solusi konkret sejak awal, agar di kemudian hari tidak ada calon wali nagari yang protes ke kabupaten gara-gara sistemnya lag atau namanya mendadak hilang dari peredaran digital.

Misteri Ijazah Luar Provinsi dan Berkas yang Belum Dilegalisasi

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Pasbar, Syaikhul Putra, membocorkan bahwa saat ini panitia tingkat nagari sedang sibuk mendata siapa saja warga yang punya hak suara. Pendaftaran bakal calon wali nagari sendiri akan dibuka pada 6 sampai 9 Juli 2026. Berita bagusnya, siapa saja boleh ikut daftar, asalkan memenuhi syarat dan tidak sedang dalam mode menyamar.

Namun, urusan administrasi di negeri ini memang selalu punya plot twist. Syaikhul mengungkapkan salah satu tantangan terberat panitia saat ini adalah menghadapi berkas ijazah para calon yang mager dilegalisasi, atau ijazah “impor” yang berasal dari luar Sumatra Barat.

“Hal-hal sepele seperti legalisasi ijazah luar provinsi ini harus disepakati dari sekarang. Jangan sampai pas verifikasi baru sibuk nyari stempel basah,” jelas Syaikhul dengan nada gemas yang tersirat.

Sinergi Antar-Instansi: Dari PLN yang Anti-Pemadaman Sampai Tes Bebas Narkoba

Jadwal pemungutan suara digital ini rencananya akan dicicil mulai 17 September hingga 20 Oktober 2026. Berhubung ini sistemnya e-voting dan bukan pakai ilmu kebatinan, Pemkab Pasbar pun mulai mengeluarkan daftar “permintaan” kepada berbagai instansi demi kelancaran hari H:

• PT PLN Simpang Empat: Dimohon dengan sangat untuk menjamin pasokan listrik tetap membara. Jangan sampai pas warga mau memencet layar, mendadak mati lampu dan suara pemilih menguap ke udara.

• Fasilitas Kesehatan: Diminta mengeluarkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani (untuk memastikan calon wali nagari kuat menghadapi tekanan batin saat menjabat).

• BNNK Pasaman Barat: Wajib menerbitkan surat bebas narkoba, memastikan tidak ada zat aneh yang mengaburkan visi-misi para calon pemuka pemerintahan nagari adat ini.

Jika semua sinergi ini berjalan mulus tanpa hambatan, Pasaman Barat akan segera memiliki 87 Wali Nagari baru yang terpilih secara futuristik. Selamat memilih, dan semoga jaringan internet serta aliran listrik selalu menyertai Anda!***