Rurapatontang Berduka: Dimana Para Wakil Rakyat Kami?

PASAMAN BARAT – Sebuah duka mendalam menyelimuti warga Kecamatan Koto Balingka pada Kamis, 14 Mei 2026. Harapan sebuah keluarga untuk menyambut kehadiran anggota baru berubah menjadi tangis setelah seorang bayi dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan.

Peristiwa memilukan ini kembali menyoroti kondisi infrastruktur jalan menuju Rurapatontang yang hingga kini masih memprihatinkan.

Kronologi kejadian bermula saat seorang ibu hamil yang hendak bersalin harus ditandu oleh warga melewati medan jalan yang sulit dan rusak parah. Keterbatasan akses dan kendala transportasi mengakibatkan keterlambatan penanganan medis, sehingga nyawa sang bayi tidak dapat tertolong sebelum sempat melihat dunia.

Surat Terbuka untuk Pemangku Kebijakan

Menanggapi tragedi tersebut, warga Kecamatan Koto Balingka melayangkan permohonan terbuka yang ditujukan langsung kepada para representatif rakyat.

Desakan ini diarahkan kepada empat Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat asal Koto Balingka—termasuk Ketua DPRD Pasbar—satu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, serta tokoh yang dijuluki “Bapak Pembangunan Pasaman Barat” yang juga berasal dari wilayah tersebut.

Warga menegaskan bahwa infrastruktur jalan bukan sekadar urusan administratif pembangunan, melainkan instrumen vital yang berkaitan langsung dengan keselamatan nyawa manusia.

“Mungkin bagi sebagian orang, jalan hanyalah proyek pembangunan. Tapi bagi masyarakat di sana, jalan adalah kesempatan hidup. Jalan adalah akses menuju bidan, ambulans, sekolah, harapan, dan keselamatan,” tulis Kajo Habibie, perwakilan warga dalam pernyataan resminya, Jumat (15/5).

Tuntutan Perbaikan Segera

Masyarakat Koto Balingka mendesak agar para putra daerah yang saat ini menduduki kursi kekuasaan dan memiliki pengaruh politik untuk memprioritaskan pembangunan akses jalan menuju Rurapatontang. Tragedi 14 Mei 2026 diharapkan menjadi titik balik dan “luka terakhir” yang disebabkan oleh ketimpangan infrastruktur.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat terus menyuarakan aspirasi agar pemerintah daerah segera turun tangan. Mereka menekankan bahwa tuntutan ini bukanlah permintaan akan kemewahan, melainkan hak dasar atas akses kesehatan dan keselamatan yang layak bagi setiap warga negara.

Peristiwa ini menjadi pengingat keras bagi para pemangku kebijakan bahwa satu kebijakan pembangunan jalan yang diperjuangkan secara serius dapat menyelamatkan banyak nyawa di masa depan.***