Gandeng BI dan Bulog, Pemkab Pasbar Gelar HLM TPID Guna Antisipasi Tantangan Ekonomi 2026
- account_circle Irfansyah P
- calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
- print Cetak
FOTO BERSAMA: Bupati Pasaman Barat Yulianto bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat Mohamad Abdul Majid Ikram, jajaran Forkopimda, serta jajaran OPD Kabupaten Pasaman Barat berfoto bersama dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Auditorium Kantor Bupati setempat, Selasa (19/5/2026).
PASAMAN BARAT – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatra Barat menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Acara yang dipadukan dengan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) periode Februari 2026 ini berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat pada Selasa (19/5/2026).
HLM tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menegaskan bahwa esensi dari pengendalian inflasi tidak hanya terbatas pada stabilitas harga, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat, melindungi kesejahteraan rakyat, serta memastikan roda perekonomian daerah tetap bergerak sehat dan berkelanjutan,” ujar Yulianto.
Yulianto tidak menampik bahwa dinamika ekonomi global dan nasional saat ini menjadi tantangan nyata bagi daerah. Fluktuasi harga pangan, gangguan distribusi, perubahan cuaca, hingga ketidakpastian ekonomi makro menuntut sinergi yang solid dari seluruh pihak agar langkah pengendalian inflasi dapat berjalan efektif.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa Pasaman Barat memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Potensi ini dinilai menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketahanan pangan serta mendukung pemulihan ekonomi daerah.
Sebagai langkah strategis, Pemkab Pasbar berkomitmen menjaga laju inflasi pada rentang target $1,5\% \pm 3,5\%$. Untuk mencapai target tersebut, seluruh jajaran OPD diinstruksikan untuk fokus pada stabilitas harga kebutuhan pokok, kecukupan stok pangan dan energi, kelancaran distribusi, serta membangun ekspektasi pasar yang positif guna menghindari panic buying.
Upaya Konkret Pemkab Pasbar:
- Operasi Pasar & GPM: Melaksanakan 8 kali operasi pasar murah (bersubsidi dan nonsubsidi) sepanjang triwulan I-2026.
- Gerakan Komoditas Lokal: Menggelar lomba penanaman cabai di setiap nagari untuk menekan inflasi sektor hortikultura.
- Kerja Sama Antar-Daerah: Membuka ruang pasokan dengan daerah surplus jika terjadi kelangkaan stok.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BI Sumatra Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, menyampaikan bahwa inflasi Sumatra Barat hingga April 2026 masih terkendali dalam target nasional, yakni $2,5\% \pm 1\%$. Secara khusus, ia mengapresiasi inflasi Pasaman Barat yang tercatat berada di angka 1,0%.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara Gubernur, Bupati, Wali Kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya. Program lomba penanaman cabai di Pasbar merupakan langkah yang sangat baik dalam mendukung pengendalian inflasi pangan,” kata Ikram.
Meski demikian, BI mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap waspada terhadap sejumlah tantangan ke depan, terutama menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Tantangan tersebut meliputi potensi lonjakan konsumsi, ancaman cuaca El Nino, serta risiko imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Menariknya, BI juga menyoroti adanya peningkatan daya beli masyarakat di Pasbar seiring dengan naiknya pendapatan petani sawit akibat penguatan dolar AS. Fenomena ini berdampak positif bagi kesejahteraan warga, namun tetap memerlukan mitigasi agar tidak memicu tekanan inflasi dari sisi permintaan (demand-pull inflation).
Sebagai penutup rangkaian acara, Pemkab Pasbar melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Perum Bulog Cabang Bukittinggi mengenai pengelolaan cadangan pangan daerah. Langkah nyata ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi Pasaman Barat secara berkelanjutan.***
- Penulis: Irfansyah P
- Editor: Hanny
