48 Nyawa Melayang Sejak 2020: Menanti Ketegasan Negara Menggulung Mafia Tambang Sumbar

PADANG – Kabut duka kembali menyelimuti Sumatera Barat. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali memakan korban jiwa. Tragedi terbaru terjadi di daerah Sintuk, Nagari Guguak, Kabupaten Sijunjung pada Kamis (14/5/2026) siang, di mana sembilan petambang tewas seketika akibat tertimbun longsor.

Peristiwa memilukan ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan tambang di ranah Minang. Sejak tahun 2020 hingga pertengahan 2026, setidaknya 45 hingga 48 nyawa telah melayang di lubang-lubang galian ilegal. Angka ini dinilai sebagai “puncak gunung es”, karena banyak kasus serupa yang diduga sengaja ditutup-tutupi dari publik oleh oknum tak bertanggung jawab.

Detik-Detik Mencekam di Sijunjung

Insiden di Sijunjung terjadi saat 12 pekerja tengah beroperasi menggunakan mesin pompa air di area perbukitan dekat sungai. Tanpa peringatan, tebing setinggi 30 meter runtuh dan mengubur para pekerja di bawahnya.

Wali Nagari Guguak, Zainal, mengonfirmasi bahwa kejadian tersebut berlangsung cepat antara pukul 12.00 hingga 13.00 WIB. Meski tiga orang berhasil menyelamatkan diri, sembilan rekan mereka tidak sempat menghindar dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyatakan bahwa lokasi tersebut kini telah ditutup total dan sedang dalam penyelidikan intensif pihak kepolisian.

Jejak Tragedi yang Terus Berulang

Catatan kelam ini bukan yang pertama bagi Sijunjung maupun Sumatera Barat. Sebelum tragedi Kamis lalu, pada 9 April 2026, dua petambang juga tewas di Nagari Palangki, Sijunjung. Mundur ke belakang, Kabupaten Solok juga mencatat sejarah kelam pada September 2024 dengan 13 korban jiwa di Nagari Sungai Abu.

Kabupaten Solok Selatan tercatat sebagai wilayah dengan frekuensi kecelakaan paling sering. Pada periode 2020-2021 saja, terjadi tiga insiden besar di wilayah tersebut yang menelan total 21 nyawa. Banyaknya korban yang berasal dari luar daerah, seperti dari Jawa Tengah dan Lampung, mengindikasikan bahwa jaringan tambang ilegal ini memiliki jangkauan yang sangat luas.

Kritik Pedas Walhi: “Pembunuhan Ekologis”

Kecelakaan yang terus berulang ini memicu reaksi keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat. Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Tommy Adam, dengan lantang menyebut rentetan kematian ini sebagai bentuk kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya.

Walhi membantah narasi pemerintah bahwa tambang ilegal adalah murni “masalah perut” rakyat kecil. Faktanya, aktivitas di lapangan menggunakan alat berat ekskavator 20 ton dengan biaya operasional yang fantastis.

“Ini bukan aktivitas rakyat kecil semata, melainkan bisnis besar yang melibatkan pemodal kuat dan diduga dilindungi aparat. Jika negara tetap membiarkan kondisi ini, sesungguhnya pemerintah sedang menyiapkan kuburan massal bagi rakyatnya sendiri,” tegas Tommy.

Dilema Penegakan Hukum: Permainan “Kucing-Kucingan”

Di sisi lain, otoritas terkait mengaku kesulitan memutus rantai PETI. Kombes Pol Susmelawati Rosya menganalogikan upaya penertiban seperti permainan petak umpet. Petugas seringkali menemukan lokasi yang sudah kosong saat razia dilakukan, namun aktivitas kembali menggeliat sesaat setelah aparat meninggalkan lokasi.

Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, mengakui bahwa pengawasan wilayah yang sangat luas menjadi kendala utama. Meskipun instruksi gubernur terkait pencegahan telah diterbitkan, praktik kucing-kucingan dengan mafia tambang masih terus terjadi di lapangan.

Kini, publik menanti tindakan nyata yang melampaui sekadar penutupan lubang tambang atau razia seremonial. Tanpa penindakan tegas terhadap aktor intelektual dan pemodal di balik layar, lubang-lubang maut di Sumatera Barat diprediksi akan terus memakan korban di masa depan.***