Sumbar Melejit Jadi Kiblat Ekonomi Syariah: Inklusi Keuangan Tembus 92% dan Rencana Terobosan Sukuk Daerah

PADANG – Provinsi Sumatera Barat semakin mengukuhkan posisinya sebagai lokomotif ekonomi syariah di Indonesia. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, memaparkan sederet capaian gemilang sepanjang tahun 2025 yang membuktikan bahwa ekosistem halal bukan sekadar label, melainkan mesin penggerak kesejahteraan masyarakat.

Dalam keterangannya di Kota Padang pada Senin, Mahyeldi menegaskan bahwa komitmen ini didasarkan pada regulasi yang kuat. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah daerah, Pemprov Sumbar telah berhasil mengintegrasikan kebijakan ekonomi syariah ke dalam berbagai sektor pembangunan secara terstruktur.

Salah satu terobosan yang menjadi sorotan adalah penetapan kawasan Halal Life Style di lingkungan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kawasan ini tidak hanya menjadi simbol religi, tetapi dikembangkan sebagai pusat pembelajaran ekonomi syariah dan tempat pelatihan bagi generasi muda untuk memahami tata kelola ekonomi berbasis syariat.

Di sektor pariwisata, Sumatera Barat mencatatkan prestasi membanggakan dengan masuk dalam jajaran tiga besar destinasi wisata halal terbaik di tingkat nasional.

Saat ini, terdapat 566 desa wisata yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota, yang secara konsisten menarik minat wisatawan melalui perpaduan keindahan alam dan nilai budaya.

Mahyeldi menyebutkan bahwa kunjungan wisatawan terus meningkat seiring dengan semakin kuatnya identitas wisata halal di ranah Minang.

Loncatan besar juga terlihat pada sektor keuangan. Tingkat inklusi keuangan syariah di Sumatera Barat pada tahun 2025 mencapai angka fantastis, yakni 92,14 persen.

Keberhasilan ini didukung oleh performa Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari yang mencatatkan pertumbuhan signifikan, baik dari sisi pembiayaan maupun penghimpunan dana pihak ketiga melalui jaringan layanan yang semakin luas.

Menghadapi tantangan fiskal daerah, Mahyeldi mengungkapkan langkah strategis berupa persiapan penerbitan sukuk daerah. Instrumen ini diproyeksikan menjadi alternatif pembiayaan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, upaya digitalisasi terus digencarkan melalui penggunaan QRIS syariah di masjid-masjid dan pelaku UMKM, serta pemberian sertifikasi halal gratis untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

Menutup keterangannya, Mahyeldi menegaskan bahwa seluruh capaian ini merupakan wujud nyata dari pelestarian jati diri daerah.

Penguatan ekonomi syariah menurutnya adalah bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Minangkabau yang memegang teguh filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dengan pondasi ini, Sumatera Barat optimis dapat terus menjadi pemimpin dalam pengembangan ekosistem halal di masa depan.***