Paradoks Ekonomi Sumbar: Pertumbuhan 5,02% di Tengah Bayang-Bayang Pengangguran Tertinggi di Sumatra
- account_circle Yelki
- calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
- print Cetak
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, mengungkapkan bahwa kondisi yang tidak sejalan antara pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran telah menjadikan Ranah Minang sebagai pusat perhatian banyak pihak
PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) tengah menghadapi tantangan serius dalam menyelaraskan laju pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja. Meski mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif sebesar 5,02%, angka pengangguran di wilayah ini masih menduduki posisi yang memprihatinkan.
Anomali Data Ketenagakerjaan
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, mengungkapkan bahwa kondisi yang tidak sejalan antara pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran telah menjadikan Ranah Minang sebagai pusat perhatian banyak pihak. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Sumatra Barat tercatat memiliki angka pengangguran tertinggi ketiga di seluruh Pulau Sumatra.
“Kondisi ini terus disorot banyak pihak, padahal ekonomi Sumbar juga tumbuh positif. Poin itu yang akan menjadi fokus kami agar angka pengangguran bisa ditekan dan selaras dengan pertumbuhan ekonomi,” tegas Mahyeldi dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).
Data Sakernas per Februari 2026 merinci profil pengangguran di Sumbar sebagai berikut:
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Berada di level 5,51%, mengalami penurunan tipis sebesar 0,18% dibandingkan Februari 2025.
- Segmentasi Pendidikan: Lulusan Diploma I/II/III mencatatkan TPT tertinggi sebesar 9,84%, disusul lulusan Sarjana (S1-S3) sebesar 8,48%.
- Domisili: Pengangguran di wilayah perkotaan (6,83%) tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan (3,83%).
- Dominasi: Secara distribusi, jumlah pengangguran masih didominasi oleh tamatan SMA yang mencapai angka 31,99%.
Waspada Inflasi Menjelang Iduladha
Selain masalah lapangan kerja, Pemprov Sumbar juga bersiap menghadapi tantangan stabilitas harga menjelang momentum Iduladha 1447 Hijriah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, mengingatkan adanya potensi tekanan inflasi akibat meningkatnya konsumsi masyarakat dan ancaman fenomena El Nino.
BI mencatat bahwa meskipun peningkatan pendapatan petani kelapa sawit dan gambir menaikkan daya beli, hal ini memicu risiko kenaikan konsumsi yang harus dikendalikan agar inflasi tetap berada dalam target nasional 2,5% ± 1%.
“Jika produksi pangan di Jawa turun akibat El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatra Barat. Ini harus diantisipasi melalui sinergi antara pemerintah provinsi, daerah, dan seluruh stakeholder terkait,” pungkas Majid.***
- Penulis: Yelki
- Editor: Hanny
