Ironi Pasaman Barat: Truk Logistik Kehabisan Solar, Alat Berat Tambang Ilegal Diduga Kenyang BBM Subsidi

PASAMAN BARAT – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat, kian memprihatinkan. Kondisi ini tidak hanya memicu antrean kendaraan yang mengular hingga menghambat arus lalu lintas, tetapi juga mendongkrak harga di tingkat eceran hingga menembus angka Rp15.000 per liter.

Krisis distribusi ini diduga kuat terjadi akibat maraknya aksi pengisian berulang oleh oknum penimbun atau “pelangsir”. Berdasarkan investigasi dan laporan masyarakat, pasokan Solar subsidi tersebut disinyalir bocor untuk menyuplai bahan bakar alat berat jenis ekskavator di sejumlah kawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kuota kiriman Bio Solar sebesar 16 ton yang disediakan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) habis dalam sekejap sebelum tengah hari. Fenomena ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menciptakan pemandangan kemacetan harian di ruas jalan sekitar SPBU setiap pagi.

Akibat lambatnya proses pelayanan dan padatnya antrean, para pengemudi harus menghabiskan waktu hingga lima jam hanya untuk memajukan kendaraan sejauh 300 meter menuju pompa pengisian. Dampaknya langsung memukul sektor angkutan logistik, seperti truk ekspedisi lintas provinsi dan armada pengangkut sembako.

“Kami yang membawa barang-barang pokok ini sering kali gigit jari karena Solar sudah habis sebelum siang. Jika harus bertahan menunggu keesokan harinya, pasokan sembako terancam rusak. Kami terpaksa membeli solar eceran seharga Rp15.000 per liter agar operasional tetap berjalan, meskipun ongkos jalan kami sangat pas-pasan,” keluh salah seorang sopir truk logistik.

Kecurigaan masyarakat terhadap runtuhnya sistem distribusi tepat sasaran ini diperkuat dengan kehadiran truk-truk non-produktif atau tidak layak jalan yang rutin mengantre demi mengisi penuh tangki bahan bakar secara berkala. Armada tersebut diduga dimodifikasi sebagai alat lansir.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat, aliran Bio Solar bersubsidi ini disinyalir kuat mengalir ke beberapa titik aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Pasaman Barat, antara lain di kawasan Tombang, Rimbo Janduang, Astra Kiawai, Paroman, Sungai Aur, Koto Balingka, dan Ranah Batahan.

Secara regulasi, sektor industri dan pertambangan dilarang keras menggunakan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan transportasi publik.

Kondisi tersebut kian diperparah oleh efek domino kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Dexlite. Disparitas harga yang terlampau jauh memicu migrasi massal pengguna kendaraan diesel ke Bio Solar subsidi.

Menanggapi situasi yang berlarut-larut ini, masyarakat Pasaman Barat mendesak Pemerintah Daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengambil tindakan konkret.

Warga meminta adanya pengawasan ketat terhadap sistem digitalisasi (QR Code), razia berkala terhadap kendaraan pelangsir, serta penindakan hukum secara tegas terhadap aktor intelektual di balik penyelewengan BBM subsidi ke sektor pertambangan ilegal.***